306 Ribu Warga Bengkulu Tercatat Miskin

  • Whatsapp

KOTA BENGKULU – Provinsi Bengkulu menjadi daerah termiskin kedua di Pulau Sumatera, setelah Aceh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu, penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 306.000 orang atau 15,22 persen dari jumlah penduduk. Jumlah ini naik 3.421 orang dibanding Maret 2020 yang hanya 302.579 orang atau 15,03 persen dari jumlah penduduk.

Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, mengatakan peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibanding peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). “Sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2021 tercatat 74,33 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan jika dibanding kondisi Maret 2020 yang hanya 73,89 persen,” beber Win Rizal dalam keterangannya, Kamis (15/7).

Bacaan Lainnya

Dia mengatakan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 14,77 persen, naik menjadi 15,10 persen pada Maret 2021. Begitu juga persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang Maret 2020 hanya 15,16 persen, naik menjadi 15,28 persen pada Maret 2021.

Selama periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 1.913 orang, dari 98.550 orang pada Maret 2020 menjadi 100.463 orang pada Maret 2021. “Penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat 1.508 orang. Dari 204.029 orang pada Maret 2020 menjadi 205.537 orang pada Maret 2021,” katanya.

Namun secara umum, sambung Win Rizal, pada periode Maret 2017-Maret 2021 tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Pada Maret 2017, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu 16,45 persen dan Maret 2018 turun menjadi 15,43 persen. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi pada Maret 2019 yang mencapai 15,23 persen menjadi 15,6 persen pada Maret 2020.

“Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” pungkasnya. (cia)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *